Tujuan Negara

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan manusia/ masyarakat dan merupakan

sarana untuk tercapainya tujuan bersama.

Beberapa pandangan tentang tujuan Negara :

1. Plato : Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai

individu dan sebagai makhluk sosial.

2. Machiaveli dan Shang Yang :

Negara bertujan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara

didirikan adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya.

Untuk mencapai kejayaan Negara, maka rakyat harus berkorban, kepentingan

orang perorangan harus diletakkan di bawah kepentingan bengsa dan Negara,

Negara Diktator.

Kalau ingin Negara kuat dan jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya

jika orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu

menjadi lemah.

 7

3. Ajaran Teokrasi ( Kedaulatan Tuhan ) Thomas Aquino, Agustinus, Tujuan

negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram,

dibawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya

berdasarkan Kehendak Tuhan.

4. Ajaran Polisi ( Emmanuel Kank )

Negara bertujuan mengatur keamanan dan ketertiban dalam Negara yang

paling utama.

5. Ajaran Negara Hukum ( Krabbe )

Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.

Segala kekuasaan dan alat-alat Negara dalam menjalankan tugasnya harus

berdasarkan hukum, semua orang tanpa kecuakli harus tunduk dan taat pada

hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara (Rule of Law).

6.  Negara Kesejahteraan (Welfare State = Soscial Service State)

Tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

Negara sebagai alat untuk tercapinya tujuan bersama yaitu kemakmuran,

kebahagian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Disamping itu bermacam-macam tujuan Negara ytiu :

1. Untuk memperluas kekuasaan.

2. Untuk tercapainya kejayaan (seperti Kerajaan Sriwidjaya dan

KerajaanMajapahit) 

Tujuan Negara Republik Indonesia

Dalam Pembukaan UUD 1945

“Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksnakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

7. Bentuk-Bentuk Negara 

Bentuk-bentuk negara yang populer adalah :

1. Negara Kesatuan ( Unitarisme )

Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam Negara kesatuan pemerintahan yang berkuasa hanya satu yaitu

pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah.

Negara kesatuan dapat berbentuk :

1. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Sentralistis.

2. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Desentralisasi.

2.  Negara Serikat/ Federasi

Negara serikat adalah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa

Negara yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat.

Negara-negara bagian itu adalah Negara merdeka, berdaulat dan berdiri

sendiri melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada

Negara serikat, sehingga ada pembagian kekuasaan antara Negara bagian

dengan Negara serikat, kekuasaan asli ada pada Negara bagian.

3. Negara Dominion

Negara seperti itu terdapat dalam lingkungan kerajaan Inggris, Negara

Dominion tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka kemudian

mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan merdeka.

Negara-negara Dominion bergabung bersama dalam “ The British Common

Welth of Nations”. Negara-negara persemakmuran, misal Kanada, Australia,

Selandia Baru, Afrika Selatan, India dan Malaysia.

4. Negara Protektorat

Negara Protektorat adalah Negara dibawah lindungan dari Negara lain,

biasanya hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan  diserahkan kepada

Negara pelindung.

Negara Protektorat dibedakan :

a. Negara Protektorat Kolonial, sebagian besar kekuasannya ada pada

Negara pelindung , Negara ini bukan merupakan subyek hukum

Internsional.

b. Protektorat Internasional, Negara ini sudah merupakan subyek hukum

Internasional

5. Negara UNI

Negara ini adalah dua Negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat

mempunyai kepala Negara yang sama.

Ada beberapa macam Negara UNI :

 a. Uni Riil, yaitu apabila Negara-negara mempunyai alat perlengkapan

bersama yang mengurus kepentingan bersama, misalnya Austria dan

Hongaria Tahun 1918.

b. Uni Personil yaitu apabila Negara-negara mempunyai kepala Negara yang

sama, misal Belanda dan Lesenburg Tahun 1890.

c. Hasil Konfrensi Meja Bundar 1944 yang menghasilkan Negara Indonesia

dan Belanda, bukan Negara Uni, karena tidak mempunyai kepala Negara

dan alat perlengkapan Negara yang sama.

Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai

istilah yaitu :

1. State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara

2. State Recht ( Belanda ) dimana State Recht dibedakan antara : 

a. Arti luas Staat Recht in Ruinenzin

b. Arti sempit Staat Recht in Engeezin

3. Constitutional Law (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan

pada konstitusi atau hukum konstitusi

4. Droit Constitutional dan Droit Adminitrative (Perancis), dimana titik tolaknya

adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum

Aministrasi Negara.

5. Verfassnugrecht dan Vervaltingrecht ( Jerman ) yang sama dengan di Perancis.

6. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara

Belanda dengan istilah State Recht atau Hukum Negara/ Hukum Tata Negara

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu lainnya

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat

Ilmu Negara mempelajari :

- Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.

- Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai Negara

serta hakekat Negara,

Sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari :

- Negara dalam keadaan konkrit artinya Negara yang sudah terikat waktu dan

tempat.

- Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu

Negara.

- Hukum Tata Negara mempelajari Negara dari segi struktur.

Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara

adalah Ilmu Negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan

yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara

yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam

mempelajari Hukum Tata Negara.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur

organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan

dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.

Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau

keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan

dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat

Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan

Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah

ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara

sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/

kekuasaan.

Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia,

sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka

tersebut.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hubungan Administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam

arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya

setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara.

5. Mahkamah Agung ( MA )

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasarkan

atas kekuasaan belaka ( machtsstaat).

Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi, tidak bersifat absolutisme                

( kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

untuk menyelenggarkan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehaiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Agama

3. Peradilan Militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara

5. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No.

14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun  1994, dimana segala urusan mengenai

 45

peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di

bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan

rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum,

keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau

Negara demokratsi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai

perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam

penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila,

6. Mahkamah Konstitusi ( MK )

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.

2. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang

wewenang diberikan oleh UUD.

3. Memutus pembubaran partai politik.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah: 

1. Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.

2. Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan ( Court of Justice),

sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of

Law).

Sumber buku pengantar hukum